JPKPN Demo Kejaksaan Negeri Cibinong Untuk Mengusut Tuntas Dugaan Penyalahgunaan Dana Bos

Bogor - MataRadar.id - Sejumlah aktivis Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Nasional (JPKPN) dan GIBAS yang peduli terhadap pendidikan menggelar aksi damai di depan Kantor Kejaksaan Negeri Cibinong Bogor, menuntut agar mengambil tindakan hukum terhadap dugaan penyelewengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar 514 miliar rupiah. 

Aksi ini diorganisir oleh Jaringan Pendamping Kebijakan Nasional (JPKPN) Kabupaten Bogor, yang membawa spanduk bertuliskan “Aksi Menuntut Pelaku Penyalagunaan Dana BOS Sebesar 514 Milyar Rupiah di 129 Sekolah SD Maupun SMP.” 

Para peserta aksi terlihat mengenakan pakaian kasual sambil menyuarakan aspirasi mereka. Mereka meminta transparansi dan tindakan tegas terhadap oknum yang diduga melakukan penyelewengan dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pendidikan di Kabupaten Bogor. Rabu, 17 Juli 2024.

Ketua JPKPN Riswan Riswanto menyatakan bahwa dana sebesar ini seharusnya bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, menyediakan fasilitas yang memadai, dan memperbaiki infrastruktur sekolah. “Kami ingin APH serius menangani kasus ini dan memastikan dana BOS digunakan sesuai peruntukannya,” ujarnya.

Aksi ini mendapatkan perhatian dari para pengguna jalan dan masyarakat sekitar yang turut prihatin dengan masalah ini. 

Para demonstran berharap bahwa aksi damai ini dapat membuka mata APH dan pihak berwenang untuk segera melakukan audit dan penyelidikan yang transparan.

Selain itu, massa aksi juga mendesak Kejaksaan Negeri Cibinong untuk memeriksa seluruh kepala sekolah yang diduga menyalahgunakan Dana BOS, termasuk pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor yang terlibat. 

Mereka meminta penegak hukum untuk tidak pandang bulu dalam menindak pelaku penyelewengan dana pendidikan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Bogor maupun Kejaksaan Negeri Cibinong terkait tuntutan yang disampaikan oleh para demonstran. 

Namun, masyarakat berharap ada langkah konkret yang diambil untuk menyelesaikan permasalahan ini demi masa depan pendidikan yang lebih baik di Kabupaten Bogor.(Tim)